Banda Aceh – Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Provinsi Aceh mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat
Dalam kunjungan ini, kedua instansi itu membahas tindak lanjut rencana aksi Kerjasama Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai surat Perjanjian Kerja Sama (PKS).
PKS dimaksud adalah Sharing Publikasi Kegiatan Pemerintah berupa Event Kegiatan, Sosialisasi/ Himbauan melalui Media Luar Ruang serta Diseminasi Pemberitaan.
Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Diskominsa Aceh, Alfajrian mengatakan, kunjungan mereka ke Jawa Barat untuk menyamakan persepsi terkait kerja Sharing Publikasi sama yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Dia menyebutkan bahwa Diskominsa Aceh memiliki sejumlah reklame dan videotron yang tersebar di beberapa titik. Fasilitas ini sejatinya dapat digunakan oleh Jawa Barat sesuai perjanjian.
“Nah dalam pertemuan ini kita bisa sepakati mengenai teknisnya, misalnya berapa hari penggunaan, prosedur pengajuannya seperti apa, apakah dengan PKS ini ditiadakan PAD, apakah sesuai PAD daerah masing-masing atau biaya PAD-nya diturunkan,” kata Alfajrian.
Selain itu, Alfajrian juga ingin pertemuan tersebut dapat menyepakati terkait konten apa yang akan ditayangkan di fasilitas dua instansi itu. Menurutnya, hal-hal teknis seperti itu harus segera diputuskan.
“Apalagi tahun depan di Aceh ada PON. Ada provinsi lain yang sudah mau booking, tetapi kami belum menjawab iya, karena sudah PKS dengan Jawa Barat,” kata Alfajrian.
Sementara, Kabid IKP Kominfo Jawa Barat, Viky Edya Martina Supaat mengatakan bahwa pihaknya perlu menelaah lagi terkait teknis yang ditanyakan oleh Diskominsa Aceh. Ini penting agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Seperti PAD ini bukan ranahnya kami, karena itu kami perlu menelaah lagi bersama stakholder terkait,” kata Viky.
Viky Edya Martina menyebutkan jika Jawa Barat memiliki sejumlah fasilitas publikasi baik videotron maupun reklame/baliho. Bukan hanya di pusat ibu kota provinsi, fasilitas ini juga tersebar di kabupaten/kota.
“Untuk kontennya mungkin nanti bisa menyesuaikan sesuai market, misalnya tentang pariwisata bisa dipasang di tempat ramai pelancong dan sebagainya,” ungkap Viky.
Selain Kabid PKP Alfajrian, rapat tersebut juga diikuti oleh Sekretaris Diskominsa Aceh, Teuku Zulfikar, Sekretaris Kominfo Jabar Agi Agung Galuh Purwa, Kepala Bidang Layanan E-Government, Hendri Dermawan, dan Pengelola Data Pencairan Dana, Zulkarnaini. .(red/InfoPublik)
