BANDA ACEH - Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh menggelar upacara HUT KORPRI ke 52 pada Rabu (29/11/2023) pagi. Yulius Sahruzah, Kepala Divisi Pemasyarakatan bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara.
Saat membacakan amanat Ketua KORPRI, Yulius menyampaikan bahwa saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat.
"Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh KORPRI," baca Yulius.
Yulius melanjutkan, saat ini dunia sudah digerakkan oleh AI (Artificial Inteligence), IoT (Internet of Thing), Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik.
Sehingga, ASN tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara lama. Penyelesaian masalah yang ada saat ini harus dilakukan dengan pendekatan yang paling update. Digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan.
Bukan hanya itu, harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat.
"Untuk itu, saya minta KORPRI mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Selanjutnya, terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan KORPRI ketika disandingkan dengan pemilu Presiden dan Pilkada. Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas KORPRI.
"Tahun 2024 akan berlangsung pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD dan pemilihan 38 Gubernur/Wakil Gubernur dan 514 Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota. Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama," sebut Yulius Sahruzah.
Ia percaya bahwa KORPRI sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945.
Terakhir, upacara yang juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pegawai dari UPT di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar ini berlangsung tertib dan khidmat.[]
.jpg)