Pidie – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 2,084 triliun.
Persetujuan bersama eksekutif tersebut, disampaikan setelah berhasil dikebut pembahasannya dalam tempo sepekan dan masih tersisa dua hari dari batas pengesahan atau paling lambat 30 November 2023 harus sudah ditetapkan.
Diketahui sidang paripurna pembahasan rancangan APBK Pidie dibuka pada Senin (20/11) lalu, dan ditutup pada Selasa (28/11) malam di gedung DPRK Pidie.
“Rancangan Qanun APBK yang telah mendapat persetujuan bersama ini, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi agar dapat ditetapkan menjadi qanun,” ujar Plt Sekda Pidie Samsul Azhar saat membaca pidato sambutan Pj Bupati Pidie.
Dia menyebut, kemampuan menyelesaikan pekerjaan besar itu merupakan bukti bahwa nilai-nilai kebersamaan dan kesepahaman yang dihasilkan merupakan wujud dari dedikasi bersama untuk kemajuan Pidie yang dicintai.
Sementara itu, sekretaris DPRK Pidie Miswar saat pembacaan laporan hasil pembahasan RAPBK Pidie TA 2024 menyampaikan, besaran pendapatan daerah Rp Rp2,084 triliun, untuk belanja daerah Rp2,1, triliun, surplus Rp26,8 miliar. Kemudian penerimaan pembiayaan Rp26,8 miliar.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 21.15 WIB itu tampak banyak kursi dewan yang kosong, hingga persidangan berakhir tercatat sebanyak 12 orang tidak hadir dari total anggota DPRK Pidie berjumlah 40 orang.
Pemandangan hampir serupa juga terjadi saat pembukaan pembahasan RAPBK pada, Senin (20/11) sore lalu, saat itu anggota dewan yang hadir hanya 23 orang.
Pantauan di lokasi, sidang yang diawali dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi tersebut dipimpin oleh T Saifullah Ts, serta turut dihadiri oleh Plt Sekda Pidie Samsul Azhar.
Sedangkan saat penutupan, sidang dipimpin oleh Mahfuddin Ismail, sementara unsur Forkopimda hanya dihadiri perwakilan Kapolres Pidie dan perwakilan Dandim Pidie.(red/habaaceh)
.jpg)