Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, mengatakan memasuki 18 tahun perdamaian banyak hak yang telah dicapai. Meskipun yang tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) Helsinki, belum terlaksana sesuai harapan.
“Harus diakui, ada banyak butir- butir perjanjian yang belum dipenuhi oleh pemerintah pusat,” kata Malik Mahmud di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Jumat, 15 Desember 2023. Malik memastikan akan berupaya memperjuangkan hak-hak Aceh.
Seperti yang disebutkan dalam perjanjian antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Sehingga implementasi MoU Helnsinki dan Undang-undang Pemerintah Aceh berjalan dengan baik.
Menurut Malik, Aceh sudah beberapa kali dipimpin oleh tokoh-tokoh elit. Baik tingkat daerah, hingga nasional. Baca Juga Wali Nanggroe: Investasi Asing di Aceh Sangat Didukung Masyarakat Adat “Tapi kebijakan yang lahir pun tidak ada yang memihak untuk kekhususan dan keistimewaan Aceh,” ujar dia.
Untuk itu, dia meminta para pemimpin di Aceh menjalankan tugas sebaik mungkin. Sebab masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Malik berharap pemerintah pusat dapat menjalankan sesuai perjanjian damai yang selama ini disepakati. Sehingga masyarakat dapat merasakan butir-butir perdamaian yang selama ini diperjuangkan.[]
.jpg)
