Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Fokus utama adalah menjaga ketersedian pangan sehingga inflasi bisa terkendali.
Adapun inflasi Banda Aceh saat ini masih terkendali, yakni 1,78 persen secara year on year (yoy) dan 0,55 persen moth to month (mtm). Sementara inflasi nasional tercatat 2,75 persen (yoy) dan 0,37 persen (mtm).
Sementara faktor pendorong inflasi disebabkan oleh komoditi beras, tomat, dan daging ayam ras. Untuk itu, Pemko Banda Aceh bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) melakukan beberapa langkah startegis, salah satunya operasi pasar murah di beberapa titik di setiap kecamatan.
Kemudian melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, seperti di Pasar Al Mahirah, Pasar Setui, dan Pasar Aceh. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan pokok tersedia, hingga kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan pangan juga terus dilakukan.
Dan yang tak kalah penting, Pemko Banda Aceh turut mencanangkan gerakan menanam di perkarangan rumah warga serta rutin melakukan rapat teknis TPID yang dipimpin oleh wali kota bersama Forkopimda.
Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin mengatakan bahwa stok pangan masih stabil menjelang Ramadan, berkat keseriusan pihaknya bersama TIPD untuk terus menjaga dan memonitor pergerakan harga pangan, terutama yang dibutuhkan menjelang bulan puasa dan hari raya.
“Mengingat kebutuhan masyarakat pasti meningkat selama puasa, sehingga mungkin harga pangan sedikit bergejolak. Hal inilah yang sangat penting bagi kami untuk melakukan pengendalian agar inflasi tetap terkendali dan tidak terjadi kenaikan yang signifikan,” tuturnya, Senin, 4 Maret 2024.
Pj wali kota juga mengharapkan selama Ramadan dan Idul Fitri, agar keamanan dan ketertiban bisa terjaga dan terkendali, baik dalam beribadah maupun dalam roda ekonomi. “Kami sudah melakukan penetapan titik-titik penjualan daging meugang dan penganan berbuka di beberapa kawasan,” ujarnya
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kemacetan dan kesemrawutan di jalan-jalan dan pusat kuliner. “Oleh sebabnya, kami meminta jajaran dinas terkait, mulai dari dinas perindag, dinas pangan, dinas perhubungan, hingga satpol pp untuk saling berkoordinasi di lapangan.”[]
