Banda Aceh – Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Banda Aceh dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
Acara yang berlangsung di Aula Gedung Mawardy Murdin, Balai Kota Banda Aceh, Rabu, 3 April 2024, turut dihadiri oleh Kajari Irwansyah, Wakil Ketua DPRK Usman, Wakapolresta Satya Yudha Prakarsa, Kasdim 0101/KBA Sugi Hantoro, dan unsur forkopimda lainnya.
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Amiruddin mengatakan pelaksanaan musrenbang diharapkan menjadi media bagi penguatan komitmen seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam upaya menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
“RKPD ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahapan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Banda Aceh 2025,” ujarnya.
Menurutnya, melalui musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD 2025 ini, telah ditetapkan pula arah kebijakan pembangunan kota seperti yang tertuang dalam RPD Banda Aceh 2023-2026, yaitu ”Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata serta Perikanan”.
“Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh 2025 yang telah ditetapkan ini, tentu saja harus selaras dan mendukung Arah Kebijakan Pembagunan Aceh dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2025, dan juga Rencana Kerja Pemerintah Nasional 2025,” ujarnya.
Kemudian mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas, pj wali kota menginstruksikan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, agar lebih optimal lagi dalam menggali potensi-potensi dan sumber-sumber PAD.
Diperlukan juga upaya dan kerja keras semua OPD, khususnya OPD strategis agar lebih fokus dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi lebih intens dengan Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Pusat.
“Hal ini bertujuan untuk mendapatkan dana pembangunan 2025 dalam bentuk program dan kegiatan strategis daerah dan nasional dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Banda Aceh khususnya, dan Aceh pada umumnya.”
Di samping itu, ia mengharapkan agar memprioritaskan program dan kegiatan yang belum selesai atau belum fungsional baik yang bersumber dari APBK, APBA dan OTSUS/DOKA serta APBN dengan tetap membuka peluang untuk program dan kegiatan baru yang dijadikan prioritas dan bersifat sangat mendesak.
“Perlu saya informasikan juga, bahwa di tahun anggaran 2024, selain melaksanakan program prioritas pembangunan infrastruktur, kita juga tetap fokus pada pengendalian inflasi, penanganan stunting, dan pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Pj wali kota pun meminta kepada seluruh OPD, ke depannya agar lebih optimal dalam menciptakan inovasi-inovasi pembangunan yang bermanfaat kepada masyarakat, “Lebih optimal lagi mengajak para investor untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh dalam segala sektor.”
“Lebih optimal lagi memberikan pelayanan publik di segala bidang. Ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian kota yang nantinya akan berefek kepada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya seraya mengharapkan saran dan masukan segenap peserta musrenbang untuk kesempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh 2025. (*)
