Banda Aceh - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh menyatakan pengawasan terpadu dan penerapan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap aturan.
"Kami menyadari bahwa masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami atau melaksanakan kewajibannya dalam hal ketenagakerjaan, sehingga peran aktif kita semua sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi dan penegakan hukum yang tepat," kata Kepala Disnakermobduk Aceh, Akmil Husen, pada rapat monitoring dan evaluasi pengawasan terpadu antara BPJamsostek Kanwil Sumbagut dan Disnakermobduk Aceh, Senin (22/7/2024).
Didampingi Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Erwin Ferdinan, Kadis Akmil Husen menyampaikan, tujuan rapat adalah meningkatkan kerja sama dan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakermobduk Aceh dalam penegakan hukum, khususnya melalui pengawasan terpadu dan penerapan sanksi TMP2T terhadap perusahaan yang tidak patuh.
Akmil Husen juga menambahkan kegiatan ini untuk menyamakan persepsi tentang ruang lingkup kecelakaan kerja penegakan hukum dalam hal kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan adalah salah satu langkah penting untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi tenaga kerja.
Sementara itu, Kuntoro Basgoro, Wadir BPJamsostek Kanwil Sumbagut mewakili Kepala Kanwil Sumbagut menyampaikan melalui koordinasi yang baik dan sinergi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakermobduk Aceh, dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Mari kita bekerja sama dan menyamakan persepsi dengan penuh semangat dan komitmen untuk kesejahteraan tenaga kerja kita," katanya.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan di ikuti oleh pengawas Ketenagakerjaan Disnakermobduk Aceh, BPJamsostek Cabang Banda Aceh, BPJamsostek Cabang Lhokseumawe, BPJamsostek Cabang Meulaboh dan BPJamsostek Cabang Langsa.[InfoPublik]
