Banda Aceh - Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak pemerintah untuk membekukan sementara Lembaga Wali Nanggroe. Menurut SAPA lembaga tersebut tidak hanya menghabiskan uang rakyat yang besar tetapi juga tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Aceh. Sabtu, 13 Juli 2024.
Dalam pernyataan resminya, Ketua SAPA, Fauzan Adami, mengungkapkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe telah gagal menjalankan tugas dan fungsinya. "Lembaga ini seharusnya berperan dalam menjaga dan memajukan budaya serta kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Anggaran yang besar hanya dihabiskan tanpa ada hasil yang jelas dan dirasakan oleh masyarakat," tegas Fauzan.
SAPA juga menyoroti bahwa anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat malah terbuang percuma. Dana yang sudah dialokasikan untuk Lembaga Wali Nanggroe sangat besar, tetapi tidak ada kontribusi apapun terhadap rakyat Aceh.
"Hal ini sangat merugikan masyarakat Aceh, anggaran tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” kata Fauzan.
SAPA mendukung kekhususan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe tidak dihapuskan tetapi harus dibekukan sementara karena kondisi Aceh saat ini sangat memprihatinkan, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, perceraian tinggi dan ribuan anak kekurangan gizi atau stunting ini semua disebabkan persoalan ekonomi.
"Masyarakat Aceh sudah cukup menderita saat konflik, efek damai banyak kombatan yang sudah menjadi pejabat dan kaya raya, jangan gunakan UUPA untuk merampok hak rakyat miskin, Lembaga Wali Nanggroe hanya menguntungkan segelintir orang," pintanya.
"Kita berharap Pemerintah dan DPR membubarkan atau membekukan sementara badan atau lembaga hasil UUPA dan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien demi kepentingan rakyat, agar Aceh semakin lebih baik kedepan," demikian ketua SAPA Fauzan Adami.[rilis]
.jpg)
