Suka Makmue - Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Aceh, Fitriany Farhas menyampaikan jawaban/penjelasan atas pendapat, saran dan masukan Badan Anggaran (Banggar) dan pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2023.
Penjelasan itu disampaikan Pj Bupati Fitriany Farhas dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan II DPRK Nagan Raya yang dipimpin Ketua DPRK Jonniadi dan Wakil ketua I Dedy Irmayanda serta Wakil Ketua II Puji Hartini dihadiri 18 dari 25 anggota dewan, berlangsung di ruang sidang utama gedung dewan setempat, Senin (15/7/2024).
Terkait beberapa masukan dan pendapat dewan, Pj Bupati Fitriany Farhas menyampaikan di antaranya terhadap tanggapan Banggar yang menyebutkan bahwa serapan anggaran secara umum tidak maksimal sehingga menyisakan Silpa.
Disampaikan Fitriany, bahwa kurangnya penyerapan anggaran terjadi antara lain karena pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) dan Tunjangan Beban Kerja (TBK) bagi ASN yang menggunakan aplikasi e-kinerja, dimana perhitungannya berdasarkan kehadiran ASN.
"Untuk itu kami akan berupaya agar lebih meningkatkan disiplin dan kinerja ASN yang sudah baik supaya menjadi semakin baik, sehingga anggaran belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat terserap seluruhnya serta akan menindaklanjuti saran dari Banggar untuk meningkatkan keakuratan dalam penyusunan perencanaan anggaran," ujar Fitriany.
Menjawab Fraksi Aceh Raya Bersama (ARB) terkait pengisian jabatan yang kosong, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya telah melaksanakan proses pengisian jabatan dengan memperhatikan sistem meritokrasi dan menempatkan sosok yang tepat di tempat yang tepat.
Dikatakan Fitriany, bahwa tahun 2024 telah melaksanakan pelantikan pejabat administrator dan pengawas serta jabatan fungsional sebanyak 40 orang, ke depan proses pengisian jabatan yang lowong akan terus dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Untuk saat ini uji kompetensi pengisian eselon II yang masih kosong sedang kita laksanakan, dan menunggu hasil serta izin untuk dilaksanakan pelantikan," kata Pj Bupati.
Selanjutnya terkait Fraksi Golkar Sira (FGS) yang menyarankan agar alokasi anggaran untuk gaji dan TPP ASN harus direncanakan dengan matang, tentu Pj Bupati sangat mendukung saran tersebut.
Dijelaskan Fitriany, bahwa gaji dan TPP ASN sudah dianggarkan sesuai kebutuhan, dengan penambahan sebesar 10 persen dari kebutuhan dengan estimasi pernambahan pegawai, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai.
"Namun dalam realisasinya karena besaran tersebut juga sangat tergantung pada kinerja pegawai, maka setiap pegawai yang berkinerja rendah TPP nya tetap akan dilakukan pemotongan," jelasnya.
Terakhir mengenai pendapat Fraksi Demokrat, yang meminta kepada Dinas Kesehatan supaya memberi peringatan kepada Puskesmas, agar semua Puskesmas berusaha memperbaiki pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan di Puskesmas untuk memastikan agar Puskesmas memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat.
"Dinas Kesehatan telah membentuk tim Monev untuk memantau semua Puskesmas dan akan memberikan peringatan kepada Puskesmas yang tidak melayani masyarakat dengan baik, serta akan diambil tindakan tegas kepada Puskesmas yang tidak mengindahkan peringatan tersebut," ucap Fitriany.
Turut hadir, Forkopimda, Sekda, para Asisten, kepala SKPK, dan camat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.[]
