Banda Aceh - Rapat kerja Majelis Adat Aceh dengan mengangkat tema " Penguatan Koordinasi Untuk Transformasi Nilai Nilai Adat " yang berlangsung Selama 2 hari, 17 sampai 18 Juli 2024 mendatang di Aula DPKA Banda Aceh
Kepala Sekretariat MAA DR. Syukri Bin Muhammad Yusuf, MA dalam kesempatannya menyatakan, "rapat kerja ini sangat penting untuk menyelesaikan persoalan masalah, membahas program kerja dan mengevaluasi program kerja yang melibatkan banyak pihak, dimana semua pihak memiliki hak menyampaikan saran kritik dan pendapat secara terbuka, dimana nanti akan diberikan pencerahan oleh narasumber."
" Rapat kerja ini dihadiri oleh 60 peserta, terdiri dari ketua MAA kab/kota, pengurus MAA provinsi, ketua MAA perwakilan. diharapkan dalam diskusi rapat kerja esok hari menghasilkan saran dan masukan konstruktif terhadap program kerja MAA tahun 2024 ini dan 2025 mendatang." tambah beliau.
Wakil Ketua I MAA selaku pimpinan kolektif kolegial MAA tengku Yusdedi menyebutkan, " Rapat kerja ini cukup penting untuk mewujudkan dan meneruskan keberadaan adat Aceh yang telah kita warisi daripada leluhur kita, sebagaimana kita yakini adat Aceh merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pemerintah Aceh.
Dr. Drs. Yusrizal M.Si, sebagai Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh. mewakili PJ Gubernur Aceh sekaligus membuka acara menyampaikan harapannya " MAA dapat memberikan solusi untuk melindungi generasi muda Aceh dari ancaman ancaman judi online, kejahatan perdagangan manusia, kekerasan, Narkoba dan lain sebagainya "
"Sebagai lembaga yang bertugas memperkuat peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh, perlu juga bagi MAA untuk memahami bahwa generasi muda memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda dengan generasi sebelumnya," tutur beliau.
" MAA diharapkan dapat menciptakan program program menarik dalam memperkenalkan adat Aceh pada generasi muda, seperti kegiatan dalam seni olahraga tradisional dan festival budaya, dengan demikian generasi muda dapat terlibat aktif dalam melestarikan adat Aceh tanpa terasa terbebani oleh norma yang berlaku" ujar beliau.[]
