Subulussalam - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) Kota Subulussalam H. Harmaini, S.PdI, MM mewakili Ketua TPPS membuka kegiatan rapat koordinasi penanganan stunting di Kota Subulussalam tahun 2024, bertempat di Om Coffee Subulussalam, selasa (13/8/2024).
Mengawali sambutannya Kepala DP3AKB Kota Subulussalam H. Harmaini menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan ketua TPPS karena beliau sedang ada kegiatan lain yang bersamaan waktunya.
Dikatakannya bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil kerja dalam rangka penanganan stunting di Kota Subulussalam. Ia pun mengharapkan kepada semua peserta untuk terus bekerja dalam menurunkan stunting.
Juga mengharapkan para peserta yang tergabung dalam TPPS agar menyampaikan kendala dan hambatannya dalam menurunkan stunting, sehingga hal tersebut menjadi catatan dan rekomendasi untuk dilaporkan ke pimpinan, sebutnya.
Dokter spesialis kandungan RSUD Kota Subulussalam dr. Ahmad Parwis, SpOG mengatakan ada empat faktor terjadinya stunting sesuai laporan TNP2K, pertama, praktek pengasuhan kurang pengetahuan tentang kesehatan gizi sebelum/saat kehamilan dan sesudah melahirkan.
Kedua, pelayanan Antenatal Care (ANC) yang kurang berkualitas, ketiga, akses makanan bergizi kurang, harga makanan bergizi yang relatif mahal, keempat, kurang akses ke air bersih/sanitasi mempengaruhi terjadinya infeksi berulang berdampak perkembangan anak.
Dalam penanganannya perlu dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multi sektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisko melahirkan bayi beresiko stunting.
Juga perlu pendampingan focus dilakukan mulai periode remaja serta calon pengantin, masa kehamilan dan pasca persalinan, didampingi hingga anak berusia 5 tahun.
Sementara spesialis anak dokter RSUD Kota Subulussalam dr. Afnita Lestary, M.Ked.Ped, Sp A mengatakan penanganan stunting di Indonesia saat ini berfokus pada 2 (dua) intervensi yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif.Intervensi spesifik berkaitan langsung dengan kesehatan, misalnya asupan makanan, gizi ibu, penyakit.
Intervensi sensitif yaitu intervensi yang tidak berkaitan langsung, misalnya air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, edukasi, perubahan perilaku dan akses terhadap pangan.
Berbagai hal disampaikannya, ia pun menyampaikan permasalahan stunting dan rekomendasi tindaklanjutnya, antara lain, pertama, persoalan pemberian imunisasi tidak lengkap/tidak pernah diberikan.
Solusinya adalah melakukan edukasi pentingnya imunisasi, pemberian imunisasi dan konsultasi dengan tenaga kesehatan termasuk kejar imunisasi bagi yang tertinggal, melakukan sweeping imunisasi, pemberian vitamin A pada balita yang tidak datang di posyandu.
Kedua, persoalan asupan makanan tidak memenuhi gizi seimbang dan perilaku pemberian makan anak/pola asuh yang tidak benar.
Solusinya adalah mengadakan pojok konseling gizi di posyandu atau membentuk community feeding center di Puskesmas, aktivasi rumah gizi untuk sosialisasi atau pelatihan bersama pembuatan makan bayi dan balita sesuai standar, pemberian makan tambahan (PMT) pemulihan gizi, melakukan pendampingan pada ibu balita stunting minimal dua minggu sekali membuatkan meal plan oleh ahli gizi.
Lebih lanjut ia mengatakan kaitan dengan asupan makanan bergizi seimbang berharap ahli gizi dapat mengukur kebutuhan gizi seimbang sehingga akan diketahui berapa kebutuhan makanan dan anggaran dalam mengatasi stunting di Kota Subulussalam, imbuhnya.
“ Perencanaan ini sangat dibutuh untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam menyiapkan anggarannnya, “ katanya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam H. Marwan Z, S.Ag, MM mengingatkan bahwa Allah telah mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah sebagaimana termaktub dalam Al quran Surat Annisa ayat 9.
“ Stunting itu mesti kita atasi bersama agar kelak melahirkan generasi yang berkualitas, “ ungkapnya.Sekda selaku Ketua Tim Penanganan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Subulussalam mengingatkan kepada semua stakeholder agar bekerja sesuai tugas dan fungsinya dalam menurunkan sunting. “ Ini kerja gotong royong maka semua instansi dan komponen lain dilibatkan, “ tegasnya.
Kita telah bisa menurunkan angka stunting, diharapkan semuanya bisa kerja keras untuk terus menurunkannya kalau bisa zero, pintanya.
Dalam diskusi, Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfo Kota Subulussalam Zainal Abidin menanggapi persoalan gizi dan faktor ekonomi.
“ Berapa ahli gizi yang ada di Pemko Subulussalam ? “ tanya dia. Mereka bertanggungjawab untuk bisa menghitung kebutuhan gizi dalam mengatasi stunting di Kota Subulussalam agar pimpinan mengetahuinya, ucapnya.
Gizi apa saja yang dibutuhkan dan jumlahnya berapa dana yang disediakan. Apabila data tersebut tersedia tentu bisa disampaikan ke pimpinan untuk menjadi pertimbangan kebijakannya dalam menyediakan anggaran dalam mengatasi stunting di Kota Subulussalam, katanya.
Terkait persoalan ekonomi ia menggambarkan kondisi keuangan daerah yang tidak baik-baik saja sehingga kesejahteraan PNS Pemko pun berimbas termasuk honor perangkat kampong dan lainnya. Ini adalah diantara kendala untuk menurunkan stunting.
“ PNS sejahtera, gaji perangkat kampong dan lainnya terbayar tepat waktu, “ hal tersebut dapat menggairahkan perekonomian di Kota Subulussalam. Masyarakatpun turut merasakan dampak baiknya termasuk menurunkan stunting, tuturnya.[InfoPublik]
