Ir Makmun mewakili Pj Bupati Aceh Besar menghadiri menghadiri peringatan 19 tahun perdamaian Aceh yang dipusatkan di Taman Bustanussalatin, Banda Aceh Kamis (15/8/2024).
KOTA JANTHO – Mewakili Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Staf Ahli Bupati Aceh Besar Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Ir Makmun menghadiri peringatan 19 tahun perdamaian Aceh yang dipusatkan di Taman Bustanussalatin, Banda Aceh Kamis (15/8/2024).
Seremonial Hari Damai Aceh diisi dengan doa, pembagian sertifikat dan santunan anak yatim. Pada acara tersebut, juga dilakukan penyerahan sertifkat tanah untuk 100 orang mantan kombatan Kabupaten Aceh Jaya. Peringatan 19 tahun perdamaian Aceh ini mengangkat tema “Menjadi Bingkai Kedamaian Dunia”. Tema itu diangkat karena selama 19 tahun ini proses reintegrasi di Aceh dinilai cukup berhasil.
Ir. Makmun mengatakan, peringatan ini merupakan momentum yang tepat untuk kembali merekat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Aceh.
Menurutnya, pejanjian damai Aceh yang telah disepakati pada 15 Agustus 2005 silam itu, harus dijaga bersama, mulai dari Pemerintah hingga seluruh elemen masyarakat, sehingga esensi dari butir-butir yang tertuang dalam MoU Helsinki bisa terlaksana dengan baik untuk kemakmuran seluruh masyarakat Aceh.
"Sudah waktunya kita sekarang fokus pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih baik, melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aceh yang unggul dan berkualitas. Apalagi Aceh kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) yang harus dikelola dengan baik, agar hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh,” kata Ir. Makmun usai menghadiri peringatan 19 tahun perdamaian Aceh.
Asisten I Sekda Aceh, Dr. Drs. Yusrizal, MSi, yang mewakili Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, SE, MSi, mengajak semua pihak untuk saling memperkuat persatuan dan kesatuan dalam memaknai damai Aceh yang telah banyak memakan korban. Tak lupa, Pj Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk menyukseskan pergelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang akan dilaksanakan pada bulan September mendatang.
“Perdamaian Aceh harus senantiasa kita jaga, perdamaian ini harus kita jadikan satu momentum untuk merefleksikan pencapaian yang besar dalam menyusun langkah strategis membangun Aceh di masa yang akan datang, dengan semangat gotong royong, kerjasama dan harmonis kita dapat menghadapi segala tantangan dan mewujudkan Aceh yang lebih sejahtera,” katanya.
Pada kesempatan itu, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) diwakili Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak, mengatakan tidak ada cara yang lebih baik dalam merawat damai, dengan menepati hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama. Sejak perjanjian damai 19 tahun lalu antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, kata Abu Razak, pada hakikatnya masyarakat Aceh harus terus berjuang bahu-membahu dalam merawat perdamaian ini dengan tetap menjaga stabilitas keamanan di Aceh.
Sementara itu, Wali nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar, yang diwakili Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, Suliman Abda, peristiwa yang terjadi pada 19 tahun silam, merupakan catatan sejarah yang besar bagi rakyat Aceh. MoU merupakan lembaran baru bagi masyarakat Aceh yang terus berjuang mengangkat martabat demi kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Tentu saja ini bukan waktu yang singkat, ini menjadi contoh, bagaimana masyarakat Aceh terus menjaga perdamaian. Meskipun ada butir-butir dari perjanjian damai yang belum terealisasi. Hal itulah yang harus menjadi fokus kita bersama, agar perdamaian Aceh terus terjaga sampai anak cucu kita nanti,” pungkas Sulaiman Abda. (**)
