Secara Virtual, Pj Bupati Iswanto Ikut Rakor Pengendalian Inflasi Dengan Kemendagri

Editor: Syarkawi author photo

 Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual dengan Kemendagri, bertempat di Ruang Rapat Dekranasda Aceh, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (03/09/2024).FOTO/MC ACEH BESAR

KOTA JANTHO - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dipimpin langsung Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dari Kemendagri Yos Harto Huntoyungono dari Gedung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, turut diikuti oleh Asisten II Sekdakab Aceh Besar, Kadis Pangan, Kadis Sosial, Kadis Disperindagkop, Kadis Pertanian, Inspektur Aceh Besar, Kabag Perekonomian, Kabag Hukum Setdakab Aceh Besar,Wakapolres Aceh Besar, Pabung Kodim 0101/ KBA dan Kejari Aceh Besar, bertempat di Ruang Rapat Dekranasda Aceh, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (03/09/2024).

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dari Kemendagri RI Yosharto Huntoyungono menguraikan tentang perkembangan kondisi Inflasi yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menurut update atau data per tanggal 03 September 2024.

"Bila kita melihat dari hasil data, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Provinsi dengan tingkat inflasi terendah yaitu 1,02 persen. Selanjutnya, untuk Kabupaten dengan angka inflasi 0,88 persen itu ada di Kabupaten Timur tengah selatan Provinsi NTT," katanya.

Selanjutya, untuk Provinsi dengan inflasi tertinggi yaitu Provinsi Papua Pengunungan 5,05 persen.

"Kabupaten yang tertinggi itu ada di Kabupaten Minahasa selatan sebesar 7,75 persen dan Kota Kotamagu sebesar 4,02 persen," ujarnya.

Yosharto Huntoyungono berharap kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengikuti materi yang disampaikan oleh para narasumber. Untuk ditindak lanjuti dalam bentuk kegiatan secara teknis pengendalian inflasi di daerah masing-masing.

"Supaya pengendalian inflasi di daerah semakin baik," harapnya.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dari Kemendagri RI Yosharto Huntoyungono memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual dari Jakarta, bertempat di Ruang Rapat Dekranasda Aceh, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (03/09/2024).FOTO/MC ACEH BESAR

Kemudian, Direktur Statistik Harga dari Badan Pusat Statistik Windhiarso Ponco Adi menyampaikan bahwa inflasi bulan ke bulan (Agustus 2024 terhadap Juli 2024) sebesar -0,03 persen. Sedangkan inflasi tahun ke tahun (Agustus 2024 terhadap Agustus 2023) sebesar 2,12 persen.

“Terjadi deflasi di Agustus 2024 yang lebih rendah dibandingkan Juli 2024. Inflasi tahunan Agustus 2024 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan bulan yang sama di tahun 2023," pintanya.

Disamping itu, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Dr. Nyoto Suwignyo mengatakan harga bahan pokok seperti cabe dan beras mengalami kenaikan harga yang tidak terlalu signifikan, hal ini tentu selalu di pantau di lapangan.

"Badan Pangan Nasional melakukan stabilisasi harga pangan di perum bulog yang tersebar di seluruh Indonesia untuk cadangan pangan sehingga terjadi keseimbangan harga dan stabilitas konsumen," katanya

Nyoto Suwignyo menambahkan sampai dengan 30 Agustus 2024 distribusi penyaluran beras cadangan pemerintah telah mencapai 98 persen.

"Hal ini dilakukan agar penyaluran beras tepat sasaran, dibutuhkan kan tambahan tenaga kepada daerah yang berada di daerah Papua mengingat kondisi yang lumayan jauh, ini akan menjadi tugas bersama agar penyaluran dapat berjalan dengan baik," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Muhammad Iswanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan selalu menjaga stabilitas harga bahan pokok. Salah satunya dengan mengikuti rakor inflasi setiap minggunya, pasar murah dan peninjauan langsung ke pasar-pasar di Aceh Besar.

"Ini kita lakukan sebagai upaya untuk menyeimbangkan harga, sehingga kebutuhan pasokan harga pangan masyarakat tetap terjaga," pungkasnya. (**)

Share:
Komentar

Berita Terkini