Sinabang - Pj. Bupati Simeulue, Teuku Reza Fahlevi, M.M., menghadiri acara Forum Koordinasi Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam sambutannya, Reza menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas laporan yang disampaikan oleh KPPN Meulaboh. Ia menyatakan bahwa Kabupaten Simeulue berhasil masuk dalam 3 besar daerah dengan tingkat penyerapan Dana Desa tertinggi.
Pada kesempatan itu, Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa Simeulue mendapat penghargaan terkait isu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan defisit anggaran. Reza mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan ini, dengan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
Sebelum sambutannya, Pj. Bupati juga menyerahkan penghargaan dan cinderamata kepada sejumlah pemenang terbaik dalam pelaporan keuangan, di antaranya dari Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Sinabang, beberapa Kepala SKPK, dan Kepala Desa di Kabupaten Simeulue.
Dalam sambutannya, Linggo Supranggono menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Simeulue sejak berakhirnya pandemi Covid-19 pada 2020 terus menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada periode 2021-2023. Hal ini didorong oleh konsumsi rumah tangga serta investasi dari sektor swasta. KPPN Meulaboh juga telah mencairkan dana sebesar Rp4,91 triliun untuk empat kabupaten, yaitu Aceh Besar, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue.
Selain itu, KPPN turut mendukung penyaluran Bantuan Keuangan Daerah (BKD) dengan berkoordinasi bersama Sekda dan Kepala BPKD, untuk memastikan kelancaran penyaluran dana ke pemerintah daerah. Linggo juga menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai konsumen data dan pelayanan pemerintah serta pengawas penggunaan dana desa. Masyarakat berhak melaporkan jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang melanggar hukum, norma sosial, atau agama. Hasil akhir pelaporan keuangan desa akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah.
Acara tersebut turut dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda, Ketua DPRK, Kapolres Simeulue, perwakilan Danlanal, perwakilan Kajari, perwakilan Pengadilan Negeri, Kepala Kantor Kemenag, Asisten II dan III, sejumlah Kepala SKPK, camat, kepala desa, serta hadirin lainnya.[]
