Aceh Besar – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh menggelar acara Silaturahmi Awal Tahun Penggiat Digitalisasi Ekonomi Syariah di Ballroom Seulawah, The Pade Hotel, Aceh Besar, pada Rabu (15/01/2025).
Dengan tema “Perkuat Muamalah untuk Kesejahteraan Umat,” kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan harmonis antara Bank Indonesia Aceh dan penggiat ekonomi syariah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto P., membuka acara dengan sambutan dan paparan mengenai kondisi perekonomian Aceh serta berbagai kebijakan strategis Bank Indonesia, termasuk pengendalian inflasi, digitalisasi sistem pembayaran, dan pengembangan UMKM serta Ekonomi Keuangan Syariah (EKSyar).
Rony menegaskan bahwa EKSyar merupakan salah satu potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang signifikan.
"Kami berkomitmen untuk mendorong penguatan ekosistem produk halal dan keuangan syariah, termasuk optimalisasi Halal Value Chain di lingkungan pendidikan Islam seperti pesantren/dayah, serta masyarakat umum," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai elemen transformasi yang mendukung efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan keuangan tanpa batasan waktu maupun tempat.
“Fokus kami tahun 2025 adalah peningkatan dan perluasan digitalisasi ekonomi syariah di Aceh,” lanjutnya. Selain itu, perdagangan syariah juga menjadi potensi yang terus dikembangkan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi berbasis prinsip Islam secara kaffah.
Strategi Digitalisasi EKSyar di Aceh
Sesi diskusi menampilkan Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah (BAS), Hendra Supardi; Regional CEO Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh, Wachjono; dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. Faisal Ali.
Hendra memaparkan realisasi digitalisasi ekonomi syariah melalui implementasi teknologi di masjid, pesantren/dayah, lembaga zakat, wakaf, travel haji/umrah, serta UMKM halal. “Salah satu inovasi yang sedang dikembangkan adalah virtual account dan Kartu Santri untuk mendukung ekosistem digital dayah,” jelasnya.
Wachjono menambahkan, “BSI telah merealisasikan berbagai program pemberdayaan melalui inisiatif seperti BSI Aceh Muslimpreneur 2024.” Program tersebut mencakup pengembangan klaster ekonomi, termasuk perikanan bandeng, pertanian nilam, perkebunan kopi, desa wisata sabar, kerajinan enceng gondok, konsorsium bawang, hingga pemberdayaan kelompok ternak dan pesantren.
Acara ini diakhiri dengan tausiah tentang digitalisasi ekonomi syariah oleh Tgk. Faisal Ali, Ketua MPU Aceh, serta doa bersama demi keberkahan dan kemajuan ekonomi Aceh.
Kolaborasi dan Komitmen Bersama
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, perwakilan Kementerian Agama Aceh, Dinas Syariat Islam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh, serta organisasi masyarakat seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Aceh, dan akademisi dari UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala.
Data Digitalisasi di Aceh
Hingga November 2024, jumlah transaksi digital di Aceh mencapai 15,6 juta dengan nilai Rp1,9 triliun. Selain itu, jumlah merchant QRIS tercatat sebanyak 172.616, dengan pengguna aktif mencapai 652.682 orang, bertambah 11.593 sejak Januari 2024.
Bank Indonesia Provinsi Aceh berharap sinergi ini dapat menjadi katalis dalam memperkuat digitalisasi ekonomi syariah, sehingga mendukung kesejahteraan umat secara berkelanjutan.[]
