![](https://simeuluekab.go.id/thumbnail/700x0/media/2025.01/evaluasi_di_kemendagri1.jpg)
Jakarta – Penjabat (PJ) Bupati Simeulue, Teuku Reza Fahlevi, M.M., menghadiri acara Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) di lantai 8 Gedung Itjen Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025).
![](https://simeuluekab.go.id/media/2025.01/kemendagri1.jpg)
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Kabupaten Simeulue, di antaranya Pj. Sekda Simeulue Dodi Juliardi Bas, S.STP., M.M., Ketua TP-PKK Kabupaten Tenaldasia Zuriaty, S.STP., Inspektur Simeulue Drs. Alwi Alhas, Plt. Kepala Bappeda Simeulue Renil Muriansyah, S.STP., M.Ec.Dev., dan Kabag Tapem Simeulue Oktof Razoki Marinir, S.STP., M.Si.
Dalam acara ini, Teuku Reza Fahlevi bersama para kepala daerah lainnya diberikan kesempatan untuk memaparkan capaian kinerja triwulan kedua, tantangan yang dihadapi, serta rencana strategis ke depan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di daerah masing-masing.
Teuku Reza Fahlevi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan Simeulue yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan BUMDes.
"Evaluasi ini menjadi refleksi penting bagi kami untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Simeulue. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, kami optimis dapat mencapai target yang telah ditetapkan," ungkap Teuku Reza Fahlevi di sela-sela kegiatan.
Acara ini juga menjadi forum diskusi strategis antara Kemendagri dan para penjabat kepala daerah untuk saling bertukar pandangan dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan, khususnya terkait tantangan pasca-pandemi dan peningkatan efektivitas program pemerintah.
Kehadiran PJ Bupati Simeulue beserta jajaran dalam forum ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menjalankan amanah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.[]