Banda Aceh – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, Ully Nico Afinta, secara resmi mengukuhkan Ketua dan Pengurus DWP Kantor Wilayah Kemenkum.
Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dan diikuti secara virtual oleh DWP Kantor Wilayah Kemenkum Aceh dari Aula Bangsal Garuda pada hari ini, Selasa (18/2/2025).
Dalam sambutannya, Ully Nico Afinta menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran DWP sebagai organisasi yang mendukung kebijakan Kemenkum serta pemberdayaan perempuan.
"DWP harus menjadi wadah yang tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat," ujarnya.
Selain prosesi pengukuhan, acara ini dirangkaikan dengan sesi silaturahmi dan talkshow inspiratif bertajuk pemberdayaan UMKM. Talkshow ini menghadirkan narasumber yang membagikan wawasan tentang strategi pengembangan UMKM serta peran perempuan dalam dunia usaha.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap UMKM, acara ini juga menghadirkan bazar produk-produk unggulan dari UMKM binaan Kemenkum. Berbagai produk lokal dipamerkan dalam bazar ini, mulai dari kuliner khas daerah hingga kerajinan tangan yang memiliki nilai jual tinggi.
Tak hanya itu, panitia juga menyediakan booth layanan yang memberikan konsultasi terkait badan usaha dan kekayaan intelektual. Layanan ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam memahami aspek legalitas bisnis serta perlindungan hak kekayaan intelektual atas produk yang mereka hasilkan.
Ully Nico Afinta berharap, melalui kegiatan ini, DWP Kemenkum dapat semakin berkontribusi dalam mendorong kemandirian ekonomi perempuan.
"Kami ingin DWP tidak hanya menjadi organisasi sosial, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi anggotanya melalui sektor UMKM," katanya.
Dengan adanya pengukuhan ini, diharapkan para pengurus DWP di setiap wilayah semakin aktif dalam menjalankan program-program pemberdayaan, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Sinergi antara DWP, Kemenkum, dan para pelaku usaha diharapkan dapat menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.[]
