Gayo Lues - Plt Sekretaris Daerah Hasanudin, S.STP.,M.Si menyampaikan, terdapat tiga strategi utama dalam mencapai arah kebijakan untuk tahun 2026.
Hal tersebut ia sampaikan ketika membuka forum konsultasi publik, rancangan awal rencana kerja Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2026 di Aula Setdakab Gayo Lues, Rabu (05/02/2025).
Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua DPRK Gayo Lues, Wakil Ketua DPRK, anggota DPRK, Kepala SKPK, para Camat serta undangan lainnya.
"Arah kebijakan atau tema yang kita usung dalam RKPK Tahun 2026 ini adalah, terintegritasnya pariwisata dengan produk unggulan daerah menuju kemandirian ekonomi," Ujarnya saat membacakan Pidato Pj Bupati Gayo Lues.
Ia menjelaskan, arah kebijakan tersebut didasarkan kepada potensi besar sektor pariwisata serta produk unggulan daerah di Kabupaten Gayo Lues, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
"Untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan fokus dalam tiga strategi utama yang pertama, melakukan promosi secara aktif dan terukur terhadap potensi wisata dan produk unggulan daerah kita, baik melalui media konvesional maupun digital," Tambahnya.
Lanjutnya, yang kedua meningkatkan koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dan produk unggulan daerah mulai dari kemudian infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga keberlanjutan lingkungan.
"Ketiga, membangun kerjasama dengan daerah lain dan lembaga terkait, untuk memperkuat daya saing destinasi wisata dan produk unggulan daerah kita seperti pengembangan paket wisata dan promosi bersama," Ujar Sekda.
Plt Sekda menjelaskan, rencana kerja pembangunan Kabupaten Gayo Lues tahun 2026, juga memperhatikan beberapa hal diantaranya ialah, (1) prioritas pembangunan dalam rencana kerja Pemerintahan Daerah tahun 2026, (2) prioritas pembangunan dalam rencana kerja Pemerintah Aceh tahun 2026, (3) strategi arah kebijakan dan program prioritas dalam rencana pembanguan Kabupaten Gayo Lues, (4) hasil evaluasi indikator capaian kinerja daerah dan, (5) isu-isu strategis dan kebijakan nasional.
"Untuk itu, dalam proses penyusunan harus lebih fokus kepada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan isu prioritas-prioritas daerah sehingga memberikan dampak langsung bagi masyarakat," Lanjutnya.
Ia berharap, melalui konsultasi publik tersebut, dapat terwujudnya sinergi antara semua dokumen perencanaan yaitu antara perencanaan pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan Provinsi dan perencanaan pembangunan Kabupaten.
"Pelaksanaan konsiltasi diharapkan menjadi media dan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dalam upaya menjaga konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan," Tutupnya.[]
