Banda Aceh – Baitul Mal Aceh (BMA) menggelar rapat pembahasan terkait presentasi serta masukan terhadap road map dan rancangan peraturan badan (Ranperban) pengawasan perwalian anak yang disusun oleh International Center for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), Selasa (25/2/2025).
Presentasi ini bertujuan untuk menyempurnakan strategi pengawasan perwalian agar lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta regulasi yang berlaku di Aceh.
Dalam kesempatan ini, Directur ICAIOS, Reza Indria, memaparkan konsep serta arah kebijakan yang tertuang dalam road map, dengan menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam menjamin hak-hak perwalian.
“Kami berharap kajian ini dapat menjadi panduan dalam memperkuat sistem pengawasan perwalian di Aceh, sehingga lebih transparan dan akuntabel. Masukan dari berbagai pihak, termasuk BMA, sangat krusial dalam penyempurnaan road map ini agar lebih implementatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Reza Indria.
Ketua BMA, Mohammad Haikal, dalam kesempatan yang sama, mengapresiasi langkah ICAIOS dalam merancang mekanisme pengawasan perwalian yang lebih sistematis dan berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial.
“Kami di BMA sangat mendukung inisiatif ini dan berharap kajian ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih baik. Sinergi antara adat dan regulasi formal sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan perwalian berjalan dengan optimal di Aceh,” ungkap Mohammad Haikal.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang turut memberikan masukan dan saran guna memperkuat regulasi serta mekanisme pengawasan perwalian di Aceh. Diharapkan hasil dari diskusi ini dapat menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan dalam pengawasan perwalian di masa mendatang.[]
