BANDA ACEH – Sekretaris Jenderal Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Aceh, Safwan Nurdin, M.Si., menyerukan pentingnya harmonisasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.
Menurutnya, kerja sama yang solid antara kedua lembaga tersebut akan menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan krusial yang saat ini dihadapi masyarakat.
“Sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk menuntaskan masalah-masalah utama seperti tingginya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, serta kualitas anggaran yang belum maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen,” ujar Safwan.
Kondisi Aceh Memprihatinkan
Safwan memaparkan beberapa data terkini yang menggambarkan tantangan besar di Aceh. Pada Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh mencapai 5,75%, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 4,91%.
“Artinya, pengangguran di Aceh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional,” jelasnya.
Begitu pula dalam aspek kemiskinan. Pada September 2024, angka kemiskinan di Aceh tercatat sebesar 12,64%, jauh di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 9,03% pada Maret 2024.
Dalam hal pertumbuhan ekonomi, Aceh juga tertinggal. Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi Aceh hanya sebesar 4,15% (year-on-year), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02%.
“Data ini menunjukkan bahwa ekonomi Aceh mengalami perlambatan dibandingkan tingkat nasional,” tegas Safwan.
Fokus pada Data dan Kebijakan Tepat Sasaran
Safwan menekankan pentingnya para pemangku kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bekerja serius berdasarkan data dan analisis yang komprehensif. Ia mengingatkan agar mereka tidak terjebak dalam dinamika politis yang tidak membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Eksekutif dan legislatif harus fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh dengan memanfaatkan data yang valid, bukan hanya asumsi atau kepentingan sektoral. Jangan sampai publik menjadi korban karena perbedaan emosional di ruang publik,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti perlunya sinergi dalam memastikan keterlambatan realisasi anggaran, yang sering terjadi di awal tahun, tidak lagi terulang. “Apalagi, pertumbuhan ekonomi Aceh sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA),” imbuhnya.
Pembangunan Berbasis Manfaat Publik
Safwan, yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), mengingatkan para pejabat publik agar berpikir lintas sektoral dan mengutamakan asas manfaat publik. Ia menegaskan bahwa kebijakan dan pelaksanaan anggaran harus dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Setiap kebijakan harus memberikan manfaat luas, terutama bagi masyarakat miskin. Efisiensi anggaran tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik, melainkan justru harus menghasilkan dampak ganda (multiplier effect) dalam perekonomian Aceh,” tegas Safwan.
Realisasi Visi dan Misi Gubernur Aceh
Safwan juga mengingatkan pentingnya memastikan visi dan misi Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf, terwujud melalui kebijakan anggaran dan regulasi yang tepat. Ia berharap eksekutif dan legislatif dapat berkolaborasi dengan mengedepankan ide-ide inovatif berbasis data yang kredibel.
“Dengan langkah-langkah ini, Aceh diharapkan dapat keluar dari berbagai persoalan yang membelit dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” tutup Safwan.[]
