Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh memperkuat koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Aceh terkait analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan daerah tahun 2025.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Biro Hukum Setda Aceh pada Senin, (10/3/2025), kedua pihak menegaskan komitmen untuk meningkatkan sinergi dalam pembentukan regulasi yang selaras dengan kepentingan daerah dan kebijakan nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman menekankan pentingnya kerja sama antara Kanwil Kemenkum Aceh dan Pemerintah Aceh untuk memastikan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.
“Kami ingin hubungan sinergis ini lebih intensif, khususnya dalam fasilitasi produk hukum daerah, pembinaan perancang peraturan perundang-undangan, hingga pembentukan regulasi di bidang Syariat Islam,” ujarnya.
Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah evaluasi terhadap sejumlah Qanun terkait swasembada pangan, yang menjadi bagian dari lima program prioritas (Pancaprioritas) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), M. Ardiningrat mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tujuh Qanun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang relevan dengan isu tersebut.
“Kami berharap dapat melakukan analisis mendalam bersama Biro Hukum, termasuk mendapatkan dukungan tenaga ahli dari mereka dalam tim kerja evaluasi hukum 2025,” ungkap Ardiningrat.
Lebih lanjut, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Muhammad Junaidi juga menyoroti beberapa persoalan hukum di Aceh yang membutuhkan perhatian, termasuk kewenangan pengelolaan minyak dan gas bumi serta masa jabatan kepala desa (Geuchik).
Dalam menanggapi hal ini, Kakanwil Meurah Budiman menyatakan kesiapannya untuk memberikan pandangan hukum yang diperlukan.
“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, kami berkomitmen mendukung program pemerintah daerah, termasuk dalam menyukseskan kebijakan strategis Aceh,” katanya.
Selain evaluasi peraturan daerah, diskusi juga mencakup pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes), pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, serta pemenuhan Indeks Reformasi Hukum (IRH).
Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dalam memastikan kebijakan hukum di Aceh selaras dengan prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat.[]
